Lensakaltim.com (Kutim) – Menyikapi pelaksanaan program pembangunan daerah belum ada titik terang dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih jalan ditempat. Ketua Fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar angkat bicara.
“Apa yang sebenarnya terjadi, sampai saat ini kami masih menunggu dari pemerintah. Terkait dengan APBD murni 2025 yang sampai saat ini juga belum berjalan, DPRD pun belum tahu pasti apa penyebabnya. Tidak ada penjelasan resmi dari pihak eksekutif,” jelas Asti Mazar, Rabu (16/7/2025)
“Sebenarnya kita juga mau bertanya ke pemerintah, ini kenapa belum bisa berjalan APBD murni 2025. Cuman ruang diskusi kami dengan pemerintah khususnya TAPD, yah bisa dibilang terlalu sempit mungkin,” sambungnya.
Disinggung mengenai APBD perubahan, Asti Mazar menuturkan bahwa tahapan untuk penyerahan dokumen KUA dan PPAS perubahan 2025 oleh pemerintah ke DPRD Kutim, dilakukan pada Minggu kedua bulan Juli.
“Ini sudah lewat satu hari. Sampai sekarang belum diserahkan, sehingga belum ada yang bisa kami bahas,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menuturkan pemerintah daerah selama ini hanya menyampaikan program kegiatan ke pihak legislatif, bahkan pokok-pokok pikiran DPRD Kutim ditiadakan di anggaran murni dan dialihkan ke anggaran perubahan 2025.
“Kita masih menunggu. Karena angka yang disampaikan oleh pemerintah ke DPRD bahwa APBD perubahan 2025 mencapai Rp 8,4 triliun, itu belum termasuk SILPA di tahun kemarin. Ini menjadi pertanyaan lagi apakah bisa semuanya terserap hingga akhir tahun? Jangan sampai ada SILPA lagi,” jelasnya
Sementara itu, Kari Palimbong mengungkapkan bahwa terbatasnya ruang diskusi antara DPRD dan TAPD, menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat proses pembahasan dan penyusunan anggaran. “Yang bisa menjembatani kami kan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada kejelasan terkait APBD Tahun 2025 ini,”
Ia menambahkan, dari prognosis realisasi anggaran APBD murni 2025 yang disampaikan pemerintah, persentasi baru mencapai 30 persen dan realisasi tersebut tidak pernah dibahas bersama DPRD Kutim.
“Belum ada laporan realisasi anggaran dari kami, untuk program-program yang sudah di eksekusi. Sebenarnya sudah ada proyek-proyek yang sudah berjalan ini, cuman tanpa sepengetahuan DPRD,” tutupnya. (*/ai)
