Lensakaltim.com (Kutim) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman mengatakan bahwa setiap tahunnya pemerintah daerah (pemda) mengaloaksikan anggaran sejumlah Rp34 milyar, untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS gratis bagi masyarakat.
Namun program yang sudah mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Pusat, atas capaian kepesertaan yang cukup tinggi tersebut, belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Setiap akhir tahun, kita masih saja temukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari anggaran yang sudah disiapkan untuk program tersebut. Terakhir tahun kemarin, sisanya masih sekitar Rp 4 milyar, ini kan sangat disayangkan,” beber Faizal Rachman.
DPRD Sayangkan JKN BPJS Mengalami SILPA
Melihat hal tersebut, Anggota DPRD Kutim ini meminta, agar pemerintah lebih gencar mensosialisakan dan mengajak masyarakat, untuk ikut dalam program layanan kesehatan tersebut. Salah satunya dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
“Jangan sampai sudah kejadian baru masyarakat bingung, sekarang kan lebih mudah daftarnya,“ ungkap Faizal.
Selain itu, apabila kedepan jumlah kepesertaan masyarakat dalam jaminan Kesehatan ini terus meningkat, dirinya juga mengaku siap memperjuangkan di DPRD, apabila anggaran yang sudah di alokasikan saat ini tidak mencukupi.
“Kalau anggaran tidak cukup, nanti kita akan tambah, nah masalahnya, saat ini kan malah sisa, ini yang terus kita dorong agar pemerintah terus mengajak masyarakat untuk masuk dalam program ini,” imbunya. (adv/tj/lk01)
