Lensakaltim.com (Kutim) – Lambatnya penyerapan anggaran infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menjadi perhatian serius Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur cukup besar, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan.
Salah satu Anggota DPRD Kutim yang menyoroti lambatnya gerakan pemeirntah ini adalah, Faisal Rachman. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian proyek yang telah direncanakan.
“Kita tidak bisa terus-menerus menunda pekerjaan. Infrastruktur yang cepat selesai akan berdampak positif pada pembangunan daerah,” tegas Faizal Rachman.
Faisal menuturkan kegelisahannya terhadap lambatnya penyerapan anggaran. Dari total anggaran sebesar 9,1 triliun rupiah, baru sekitar 2,8 triliun rupiah yang terserap. Ia mengkhawatirkan bahwa jika ini terus berlanjut, banyak proyek infrastruktur yang tidak akan selesai tepat waktu.
“Penyerapan anggaran yang rendah ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ada penambahan anggaran di tengah jalan,” ucapnya.
Pada tahun sebelumnya, meskipun terdapat perubahan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kemajuan pembangunan terhambat oleh lambatnya pelaksanaan proyek.
“Tahun lalu, kita hampir mencapai target perubahan besar di APBD, namun kemajuan terhambat karena pelaksanaan proyek yang lambat,” jelasnya.
Faisal juga menyoroti faktor cuaca sebagai salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Menurutnya, jika pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi cuaca ekstrem, hal tersebut akan sangat membantu.
“Cuaca yang tidak menentu memang menjadi tantangan terbesar. Jika kita punya teknologi untuk mengendalikan cuaca, itu akan sangat membantu. Harapan saya, dalam beberapa bulan ke depan, cuaca bisa mendukung pelaksanaan proyek,” ujar Faisal.
Lebih lanjut, Faisal mengakui bahwa setiap proyek infrastruktur pasti memiliki risiko, termasuk risiko penyerapan anggaran yang rendah atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harus terus berupaya mempercepat proses penyerapan anggaran agar proyek dapat selesai tepat waktu.
“Risiko selalu ada, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempercepat penyerapan anggaran dan menyelesaikan proyek sesuai target,” tutupnya. (adv/*)
