Lensakaltim.com (Kutim) –Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan menegaskan bahwa Kampung Sidrap masuk dalam wilayah Kutim. Penegasan itu diungkapkan, terkait isu Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, untuk memperluas wilayahnya dengan ingin mengambil Kampung Sidrap.
Politisi Nasdem itu memaparkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dan DPRD Kutim sepakat untuk mempertahankan Kampung Sidrap masuk ke wilayah Kutim. Hal ini juga tertuang dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tapal Batas Kampung Sidrap dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutim dan Kota Bontang.
“Kalau ditanya soal Kampung Sidrap, DPRD sudah jelas, kita sepakat di Paripurna bahwa Kampung Sidrap masuk ke Kutim. Adapun persoalan ini bergulir di MK, ya tidak apa-apa. Itu hak Pemkot Bontang. Tapi pada prinsipnya, DPRD Kutim dan Pemkab Kutim sepakat mempertahankan Kampung Sidrap tetap masuk ke Kutim,” beber Arfan.
Meski demikian, Arfan juga meminta kepada Pemkab Kutim, untuk segera membangun fasilitas di Kampung Sidrap agar masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang dibangun.
“Terkait fasilitas, Pemkab Kutim harus memperhatikan fasilitas di Kampung Sidrap. Itu dilakukan agar masyarakat Kampung Sidrap juga merasa diperhatikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sehingga mereka juga enggan pisah dengan Kutim,” ujarnya.
“Secara jarak, memang iya, dekat dengan Bontang, tapi secara wilayah, itu daerah Kutai Timur. Untuk itu, kami harapkan perhatian Pemerintah terhadap masyarakat Kampung Sidrap,” imbuhnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menolak usulan Pemerintah Kota Bontang untuk memasukkan Kampung Sidrap di Kecamatan Teluk Pandan ke dalam wilayahnya. Penolakan ini terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Pemkot Bontang melalui Kuasa Hukumnya, Hamdan Zoelva, mengenai tapal batas Bontang-Kutim.
Tak menyerah, Pemkot Bontang kemudian banding ke Mahkamah Konstitusi demi untuk memasukkan Kampung Sidrap ke dalam wilayahnya. Saat ini, permasalahan tapal batas ini masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. (adv/*/lk01)
