Jawab Aspirasi, DPRD Hearing Dengan Forum RT Sangatta Utara

WhatsApp Image 2023 05 15 at 19.45.41

Lensakaltim.com (Kutim) – Dipimpin Piter Palinggi selaku ketau Komisi A, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melalui lintas komisi, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Forum RT Sangatta Utara, Kepala Desa serta Camat Sangatta Utara.

Rapat berlangsung terbuka di ruang Panel kantor DPRD Kutim, Senin (15/5/2023), membahas persoalan terkait dengan kenaikkan insentif RT, Dana RT serta pemekaratan RT di Sangatta Utara, yang dinilai telah oper kapasitas.

Kepada sejumlah awak media, Piter Palinggiu mengatakan, DPRD yang memiliki tugas pengawasan dan penganggaran, tentu menyikapi secara positif pertemuan forum RT tersebut. Terlebih RT merupakan ujung tombak pemerintahan.

“Jika memang itu masih dalam hal kewajaran dan masih mempunyai bajet, kami tentu sepakat. Toh ketua RT memiliki tanggung jawab social yang cukup tinggi dan menjadi penyambung tangan pemerintah,” ucap politisi Nasdem tersebut.

WhatsApp Image 2023 05 15 at 19.45.44
Suasana hearing DPRD Kutim bersama Forum RT Sangatta Utara, Senin (15/5/2023)

“Ada tiga yang menjadi isu RDP, pertama kenaikan insentif ketua RT dari 1 juta menjadi 2,5 juta. Sesuai APBD masih memungkinkan. Tapi kembali lagi bukan ranah DPRD, kita hanya mengusulkan semoga pemerintah bisa menerima. Kedua admistrasi pengelolaan dana RT, untuk pengelolaan dikembalikan ke RT karena selama ini masih menjadi tanggung jawab Desa. Ketiga pemekaran RT, kalau pendapat saya kembali lagi ke anggaran,” sambungnya.

Melihat masukkan sejumlah pihak yang hadir dalam RDP tersebut, Piter menyakini, usulan dari forum RT Sangatta Utara bisa menjadi pembahasan dengan pemeirntah. “Memang masih ada peluang, karena anggaran yang masuk ADD sebanyak 188 milyar. Jadi kalau dihitung dari APBD 5,9 T, kan belum menyentuh 10 persennya.

Piter menambahkan, seluruh anggota fraksi yang hadir dalam RDP tersebut, mengungkapkan persetujuan, sehingga aspirasi forum RT bisa dimaksimalkan untuk realisasi. “Yang jelas ada perubahan lah, tapi besaranya belum tau. Kalau tidak terpenuhi semua fraksi akan bertanggung jawab,” pungkas Piter Palinggi. (adv/lk01)

Pos terkait