Lensakaltim.com (Kutim) – Wacana pembangunan bandara di Maloy Kecamatan Sangkulirang, kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), oleh PT Indexim Coalindo, menuai sejumlah kritikan dari anggota DPRD Kutim.
Kritikan pertama disampaikan Anggota DPRD Kutim Muhammad Ali. Menurut politisi PPP itu, pembangunan bandara khusus diperuntukan hanya untuk pihak perusahaan, tidak akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat.
“Prinsip demokrasi itu apa, tranparansi atau stabilitas publik, saya ini Dapil di sana tidak pernah ada sosialisasi di sana. Itu bandara, bukan nenek moyang kamu yang punya Maloy,” ungkap M. Ali dengan nada tegas.
Kesempatan itu, M. Ali banyak mengkritisi pihak perusahaan dan pemerintah Desa Maloy, yang dinilai tidak tuntas mengkomunikasikan wacana pembangunan bandara khusus tersebut. “Bahkan tidak ada rekomendasi dari pihak kecamatan, tapi itu sudah diterbitkan rekomendasi. Ini proses awalnya sudah bermasalah,” ucapnya.
Secara tegas, Politisi PPP itu tidak menolak pembangunan bandara, namun dengan catatan harus mengakomodir kepentingan masyarakat. Memberikan ruang kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan bandara sebagai sarana transportasi dengan persentasi 70-30 atau 80-70.
“Kita tidak menolak itu bandara, kami setuju itu asal dengan catatan. Artinya 70 atau 80 persen kuota pihak perusahan. Berikut 30 atau 20 persen sisanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan sampai kita hanya mendapat dampak negative saja tidak dengan positif,” pungkasnya
Senada disampaikan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Basti Sanggalangi. Menurutnya, sebelum dilakukan pembangunan harus memperhatikan sejumlah aspek termasuk social masyarakat. “Ini pentingnya dan perlunya ada komunikasi. Secara garis besar, perusahan harus memikirkan dampak pembangunan bandara, bagaimana dengan masyarakat sekitar. (adv/*/lk01)
