Lensakaltim.com (Samarinda) – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), Agus Hari Kesuma (AHK), resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim yang berlangsung di Ballroom Hotel Amaris, Samarinda.
Dalam sambutannya, Pj Bpati menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan kemiskinan di Kutim. Menurutnya, kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan sektor swasta. “Kemiskinan adalah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Rakor ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan di Kutim,” ujar AHK.
Acara ini digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). AHK secara khusus mengapresiasi kehadiran Tim Koordinasi Provinsi Kaltim yang memberikan arahan strategis dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Rakor ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim, tokoh masyarakat, akademisi, hingga mitra pembangunan. Agenda utama meliputi penyelarasan data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
Ia menyoroti pentingnya validasi data kemiskinan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ia menyebut basis data yang akurat sangat krusial dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. “Dengan data yang valid, program penanggulangan kemiskinan bisa lebih efektif, sekaligus menghindari duplikasi bantuan yang selama ini sering terjadi,” tegasnya.
Selain validasi data, Rakor ini juga membahas inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Fokus utama adalah memperkuat kelompok rentan, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga Kutim bisa hidup layak dan sejahtera. Rakor ini harus menjadi langkah awal yang signifikan untuk mencapai target tersebut,” harapnya.
Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah berharap acara ini menghasilkan kebijakan yang tepat guna, sekaligus mengukuhkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim. (adv/ni/lk01)
