Lensakaltim.com (Kutim) – Rapat lanjutan terkait mediasi sengketa lahan antara Kelompok Tani (Poktan) Nila Lestari Kecamatan Telen dan PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (EMAS), Rabu (26/2/2025) berakhir dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) oleh DPRD Kutim.
Ketua Komisi B DPRD Kutim yang memimpin rapat, Muhammad Ali mengaku bahwa meski RDP berjalan lancar yang dihadiri sejumlah OPD dan Kelompok Tani Nila Lestari, namun pihaknya kecewa dengan ketidakhadiran pihak perusahaan PT EMAS.
“Ini tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya antara Poktan Nila Lestari dan PT EMAS. Kami (DPRD) telah memberikan waktu untuk klarifikasi, namun pihak perusahaan tidak ada kejelasan sehingga hari ini kembali dilakukan pertemuan,” jelas M. Ali yang ditemui awak media diruanganya.
“Tentunya ada langkah-langkah yang harus kami ambil dari sengketa lahan ini termasuk Panja, karena DPRD ingin ada win-win solution,” sambungnya.
Disinggung mengenai tuntutan masyarakat kepada PT EMAS, Ia menjelaskan sejumlah rincian termasuk usulan penerbitan sertifikat lahan seluas 632 hektar. “Masyarakat minta kejelasan lahan yang masuk konsesi perusahaan, sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat, plasma 20 persen dari lahan inti termasuk ganti rugi lahan kebun,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Kelompak Tani Nila Lestari Solihin, mengaku bersyukur rapat lanjutan dengan DPRD, meskipun disisi lain ketidakhadiran tim BPN dilapangan. Ia berharap, kesimpulan dari pertemuan termasuk pembentukan Panja DPRD bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
“Intinya dari awal kami berjuang, masyarakat meminta pihak BPN Kutim segera menerbitkan sertifikat lahan kami yang luasnya sekitar 632 hektar, karena secara pemberkasan telah diakui dan direkomendasi oleh Desa kami,” ungkap Solihin, kepada pewarta Lensakaltim.com
“Ini harapan kita sebagai masyarakat, kami jauh dari sana, kami bukan orang yang mampu, kami disana sangat kekurangan. Masyarakat datang ke DPRD ini sangat berjuang, tolong diperhatikan keluh kesah kami sebagai masyarakat,” pungkas Solihin. (ai)
