Lensakaltim.com (Kukar) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, Senin (1/4/2024) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong.
Musrenbang dibuka Bupati Kukar Edi Damansyah. Ia mengingatkan agar dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi misi Pemkab Kukar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Darah (Perda) No 6 tahun 2021, agar persoalan yang terjadi di setiap tahunnya tahap demi tahap bisa terselesaikan.
“Saya terimakasih apresiasi bahwa didalam kerja kita hasil kinerja kita ditahun 2021 sampai 2024 yang telah kita laksanakan terkait beberapa layanan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, terkait hajat hidup masyarakat bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun belum bisa memuaskan semua pihak,” ujar Edi.
Edi menegaskan terkait layanan prioritas yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat agar dilaksanakan dengan sungguh – sungguh.
“Hari ini kita menangani yang berkaitan dengan air bersih, makanya ada program air bersih desa, hari ini kita fokus menangani penerangan atau listrik desa, makanya ada program terang kampongku,” sebutnya.
Ia menambahkan, layanan selanjutnya yang juga prioritas dan menyangkut kebutuhan masyarakat yaitu pengembangan pangan dengan program 120 kilometer jalan usaha tani, yang ditunjang embung, irigasi dan beberapa sarana prasarananya, serta penguatan sumber daya petani.
Edi berharap dari RKPD tahun 2025 ini walau baru rencana hendaknya dilakukan dengan cermat, dari laporan yang diterima usulan dari seluruh OPD sudah tercatat kurang lebih Rp.12 triliun, sementara dari analisa pendapatan kurang lebih hanya Rp 9 triliun.
“Jadi untuk tahun 2025, saya minta betul – betul yang diperhatikan terkait dengan prioritas, tadi sudah saya sampaikan prioritasnya, nanti pak Sekda untuk koordinatornya Bappeda, harus ada intervensi OPD yang menjadi leading sektor, bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri,” tandasnya. (Rh)
