Lensakaltim.com (Kutim) – Pemeirntah Kutai Timur (Kutim) melalui Wakil Bupati Kasmidi Bulang, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun 2024 diproyeksi naik menjadi Rp 8,1 triliun lebih. Penyampaian proyeksi ini tertera dalam Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024, pada Rapat Paripurna ke-18 di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, pada Senin (17/7/2023),
Kasmidi menerangkan, Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan APBD tersebut adalah dana perimbangan jenis Dana Bagi Hasil (DBH) sektor batubara yang mengalami peningkatan. Kasmidi menganggap hal ini sebagai sebuah rezeki tak terduga dan mengibaratkannya sebagai kutim ketiban durian runtuh.
“Kita ada namanya sharing profit, Alhamdulillah itu bagian daripada, kalau boleh dikata mungkin durian runtuh bagi rezeki masyarakat Kutai Timur,” beber Kasmidi Bulang.
Penyebab kedua kenaikan proyeksi APBD Kutim adalah pendapatan DBH dari sektor perkebunan, terutama dari Perkebunan Kelapa Sawit. Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur, Kutim telah menerima pendapatan dari sektor tersebut berdasarkan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang disahkan pada Januari 2022.
Selain itu, kenaikan proyeksi APBD Kutim juga disebabkan oleh dana yang kurang tersalurkan. Dana yang selama ini tidak diberikan secara penuh kini disalurkan sepenuhnya sebagai bagian dari hutang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Ada memang sisi dana kurang salur yang selama ini tidak diberikan secara full dan itu bagian dari hutang pemerintah pusat kepala daerah (PD), itu semua disalurkan di tahun ini,” bebernya.
APBD 2024 Potensi Naik, Wabup; Durian Runtuh
Wakil Bupati Kasmidi menilai bahwa kenaikan proyeksi APBD tersebut adalah hasil dari kinerja dan peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, yang berhasil mengejar sumber-sumber pendapatan yang merupakan hak daerah. Kasmidi menganggap pencapaian ini sebagai prestasi yang membanggakan dari organisasi perangkat daerah tersebut.
“Jadi bagian dari prestasi dan sumbernya itu ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, yang bisa mengejar sumber-sumber yang memang menjadi hak daerah Kutim,” jelas Kasmidi.
Dengan kenaikan proyeksi APBD Kutim menjadi Rp8,1 triliun lebih, diharapkan pembangunan dan pelayanan publik di Kutim dapat lebih ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
“Seperti yang saya bilang tadi dari sisi kurang salur, itu membuat transfer dari pusat melebihi target kita tahun ini dan berharap kita, tahun depan semua yang menjadi hak-hak kita bisa di salurkan. Makanya di tahun 2024 kita start di angka 8,1 triliun,” tutupnya (adv/*/lk01)
