Lensakaltim.com (Kutim) – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) gabungan partai PAN, PKS dan Berkarya, menjadi peserta kelima menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan pemerintah terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.
Diwakili Agusriansyah Ridwan, fraksi AKB DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan sejumlah catatan penting keapda pemerinath daerah, untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam perumusan rancangan KUA dan PPAS tahun 2024.
Pertama menurut Agusriansyah Ridwan, pemerintah dapat mereview kembali proyeksi pendapatan daerah 2024, dimana perencanaan harus disusun berdasarkan asumsi perhitungan yang terukur dan realistis. Kedua, penyususan anggaran 2024, seyogyanya dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan tema pemerintah. Yakni, penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah.
Ketiga, kehadiran IKN dapat menjadi issue sentral sehingga Kutim mampu menjadi penyangga bagi ibukota Nusantara dalam perencanaan keuangan daerah, termasuk memaksimalkan potensi sumber daya. Keempat, perencanaan keuangan yang disusun harus diikuti dengan optimism pertumbuhan fiscal menuju kemandirian daerah.
Rancangan KUA dan PPAS Pemkab Kutim, Ini pandangan Fraksi AKB
Kelima, meminta pemerintah daerah untuk melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan keuangan, sehingga pada triwulan kedua tahun berjalan anggaran tersedia dapat secara maksimal untuk proses Pembangunan. Keenam, pendapatan daerah yang sebagian besar berasal dari dana transfer harus dapat dikelola dengan guna kemaslahatan masyarakat Kutim.
“Ketujuh, terkait belanja daerah. Kita dorong pemerintah untuk menjlankan program pembangunan yang berhubungan dengan penyedian infrastruktur dasar masyarakat, seperti jalan protocol, drainase dan sarana pendukung. Kedelapan, belanja pemerintah berdasarkan kerangka ekonomi makro, dapat menjadi stimulus bergeraknya sektor rill barang dan jasa. Serta meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung pertanian, pariwisata,” beber politisi PKS tersebut.
Tambah Agusriansyah, fraksi AKB meminta pemerintah untuk menuntaskan persoalan pendidikan, penyedian sarana pendukung. Selain itu, fasilitas social dan agama juga tidak kalah penting. Menuntaskan permasalahan sampah, termasuk pemanfaatn tehnologi ramah lingkungan.
“Semoga pemerintah tidak menutup mata terhadap segala catatan maupun rekomendasi yang dilandasi niat baik dan semangat kebersamaan membangunan daerah. Mendorong kinerja OPD dalam merealisasikan program dan kegiatan secara maksimal, sehingga dapat bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kutim,” pungkas Agusriansyah (adv/lk01)
