Lensakaltim.com (Kutim) – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melalui Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR), menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap mekanisme Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) agar dapat berfungsi secara optimal dalam mengakomodasi data dan informasi dari setiap usulan yang masuk.
“Kami meminta Pemerintah untuk dapat memberi perhatian serius terhadap mekanisme SIPD, agar berjalan optimal,” terang ketua Fraksi PIR DPRD Kutim dr. Novel Tyty Paembonan, dalam rapat paripurna ke-20, yang mengagendakan pandangan fraksi dalam dewan terhadap nota pengantar APBD pemerintah tahun 2025.
Menurut Novel, SIPD yang efektif sangat penting untuk mengakomodasi seluruh data dan informasi tata kelola dari setiap usulan yang masuk melalui reses DPRD. “Data dan informasi ini harus terekam dengan baik untuk memberikan dampak besar pada kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa optimalisasi SIPD juga berperan dalam meningkatkan transparansi pemerintah daerah.
“Dengan sistem yang baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, laporan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program daerah,” tambahnya.
Politisi partai Gerindra itu menekankan bahwa, transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kami percaya bahwa dengan meningkatkan transparansi, masyarakat akan lebih percaya dan terlibat dalam proses pembangunan,” ucapnya.
Fraksi PIR berharap bahwa pandangan umum ini dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam proses pembahasan dan implementasi SIPD. Ia minta agar perhatian terhadap SIPD dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan.
“Kiranya pandangan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan dan seluruh warga Kabupaten Kutai Timur. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya,” imbuhnya. (adv/ir/lk01)
