Lensakaltim.com (Kutim) – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Hepnie Armansyah, menyoroti perjalanan dinas sejumlah SKPD di Kutim. Dalam pemaparan Pansus LKPJ Bupati belum lama ini, Hepnie Armasyah menemukan sejumlah kejanggalan, terkait alokasi anggaran perjalanan dinas SKPD.
“Perjalanan dinas setiap SKPD silfanya sangat besar dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, berartikan ada yang salah atau pembiaran, sehingga kami meminta dinas terkait khususnya Bappeda, dapat mengevaluasi semua ini, jangan sampai terus berulang,” ungkap Hepnie.
“Kami menekankan dinas-dinas teknis, untuk dapat menyelesaikan DPAnya dulu lah baru melakukan perjalanan dinas. Jangan pas sibuk-sibuknya meraka pada bimtek, kan ini menjadi persoalan. Bimteknya ditunda dulu, kalau selesai DPA dan orang bisa esekusi baru kalian lakukan bimtek, jangan lupa waktu sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal,” tambahnya.
Disinggung mengenai nominal silfa dari perjalanan dinas sejumlah SKPD, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku, bahwa itu sangat banyak dan terjadi seluruh dinas. “Terkait nilai anggarannya saya ngga ingat pasti, namun banyaklah totalnya nanti datanya saya kasihkan ke teman-teman media. Karena setiap SKPD punya perjalanan dinas,” bebernya.
DPRD Kutim Soroti Perjalanan Dinas Sejumlah SKPD
“Saya menilai memang penganggaranya operestimed atau estimasinya lebih, kami telah meminta kepada Bappeda sebagai leading sektor untuk memplaningkan secara betul-betul itu, kan kita punya historical data agar dapatt menajdi acuan utnuk tahun berikutnya. Misalnya saja dinas A hanya bisa lakukan dinas luar tiga kali, jangan dikasih jadi lima kali inikan bisa jadi persoalan,” tambahnya.
Diakhir wawancara, Hepnie Armansyah kembali mendorong Bappeda untuk terus melakukan sejumlah evaluasi, sehingga temuan seperti ini tidak terulang. “Makanya kami tekankan dari awal untuk leading sektor Bappeda, agar bisa mengevaluasi secara menyeluruh temuan kami ini, jangan sampai kedepanya hal semacam ini kembali terulang,” tutupnya. (adv/lk01)
