Lensakaltim.com (Kutim) – Banyaknya permasalahan yang menimpah kaum perempuan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Nota Penjelasan Raperda Inisiatif Dewan tentang Perlindungan Perempuan.
Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kutim, dengan agenda penjelasan berlangsung di ruang sidang utama, Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Senin (6/6/2022).
Ketua Bapemperda DPRD Kutim, Agusriansyah menyatakan, perlindungan perempuan tidak hanya menjadi tangung jawab lingkungan keluarga dan masyarakat, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Membuat regulasi terkait kebijakan dalam perlindungan perempuan itu sendiri, Raperda Perlindungan Perempuan menjadi bukti keikutsertaan pemerintah daerah dalam menunjukan kepedulian terhadap perempuan dan hak asasi manusia,” paparnnya.
“Indonesia menyandang predikat buruk terhadap penegakan hak asasi manusia, salah satunya karena dianggap indonesia banyak melakukan pelanggaran HAM terhadap perempuan,” sambung politikus Partai Keadilan Sejahtera.
Agusriansyah berharap Raperda tersebut dapat menjadi acuan bagi instansi terkait dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan terkhusus di Kabupaten Kutim.
Kekerasan Masih Tinggi, DPRD Kutim Ususlkan Raperda Perlindungan Perempuan
Sebagai bagian daripada pemerintahan, Agusriansyah mengatakan, DPRD Kutim telah melakukan beberapa tahapan dalam kerangka penyusunan Raperda berinisiatif terkait dengan perlindungan perempuan, sebagai mana amanat undang-undang dalam membuat regulasi daerah.
Agusriansyah berharap pemerintah daerah dapat menyetujui Raperda tersebut, untuk dilanjutkan dalam pembahasan hingga menjadi sebuah peraturan daerah yang bisa mengikat semua pihak terkait.
“Untuk itu saya berharap raperda tentang perlindungan perempuan ini, bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakat Kutai Timur sesuai apa yang kita harapkan bersama,” tutup Agusriansyah. (*/lk01)
