Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait identifikasi permasalahan capaian realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2024 yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Selasa (26/11/2024) pagi.
Kegiatan yang di hadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) tersebut di buka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Kabupaten (Seskab) Kutim, Zubair.
Dalam arahanya, Asisten Zubair mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian upaya untuk terus menggenjot realisasi dan progress di masing-masing PD terkait program dan kegiatan yang di lakukan di tahun 2024 yang masih belum memnuhi target yang di tetapkan.
“FGD ini sekaligus menjadi ajang evaluasi kinerja seluruh perangkat daerah. Sekaligus untuk mengetahui persoalan yang terjadi sehingga progress realisai kita belum optimal,” ujarnya.
Selain menggelar FGD dan Rapat Penggendalian Kegiatan Program (Radalok) yang menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan penyerapam anggaran. Pihaknya juga melakukan inspaeksi mendadak (sidak) ke masing-masing PD guna memastikan kinerja seluruh jajaran dalam mengeksekusi program dan kegiatan berjalan sesuai rencana yang di tetapkan.
“Dan Alhamdulilah dari 4 Perangkat Daerah yang kita pilih secara acak, progresnya sudah sangat baik mencapai 80 persen,” ucap Zubair.
Dalam kegiatan yang turut menghadirkan narasumber sekaligus mitra dari Universitas Indoneisa (UI) tersebut, dirinya meminta agar seluruh PD untuk proaktif menyampaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga berdampak terhadap realisai progress penyerapan anggaran.
“Saya dan tim akan turun kebawah, kalau memang bapak dan ibu mengalami kesulitan,”pungkasnya
Sebelumya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Insan Bowo Asmoro mengtakan, kegiatan ini merupakan tindak lajut dari hasil rapat antar pimpinan yang di lakukan beberapa waktu lalu terkait realisasi fisik maupun keuangan yang belum signifikan dan belum memenuhi target yang di rencakan.
“Harapanya dalam diskusi ini seluruh Perangkat Daerah memunculkan permasalahan-permasalahan yang menghambat di tahun 2024 ini, tidak kembali di tahun 2025 atau bisa kita minimalisir,” imbuh Bowo. (adv/tj/lk01)
