Lensakaltim.com (Kutim) – Anggaran pendidikan Kutai Timur (Kutim) terus tergerus. Dari sekitar Rp3,2 triliun pada 2024, kini tinggal di kisaran Rp1,1 triliun pada 2026. Ruang belanja menyempit, sejumlah program harus direm, tetapi target pendidikan tak boleh ikut turun.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim memastikan penurunan anggaran tersebut tidak membuat program pendidikan berhenti. Namun, konsekuensinya sejumlah pos harus disesuaikan, termasuk pengadaan seragam yang cakupannya kini dikurangi.
“Insyaallah semua jalan. Tetap jalan, tetapi ada beberapa yang kita kurangi,” ujar Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, Rabu (16/9/2026).
Penurunan anggaran tersebut terjadi secara bertahap. Pada 2024 anggaran berada di kisaran Rp3,2 triliun, kemudian turun menjadi sekitar Rp2 triliun lebih pada 2025. Tahun ini kembali menyusut hingga sekitar Rp1,1 triliun.
Disdikbud menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti program dihapus.
“Bukan penghilangan, pengurangan,” tegasnya.
Artinya, ketika ruang fiskal semakin sempit, Disdikbud harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah belanja dengan tetap mempertahankan program yang dianggap prioritas.
Untuk menjaga agar penyesuaian anggaran tidak menggeser sasaran pembangunan pendidikan, Disdikbud menggunakan empat alat ukur kinerja.
Pertama, 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang memuat standar dan target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kedua, Rapor Pendidikan, yang menjadi instrumen untuk melihat kondisi dan capaian pendidikan.
Ketiga, akreditasi sebagai salah satu indikator kualitas satuan pendidikan.
Keempat, 50 program unggulan Bupati Kutim yang menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
“Dinas pendidikan itu punya empat alat ukur kinerja. Pertama kita punya 15 SPM bidang pendidikan. Kedua rapor pendidikan. Ketiga akreditasi. Keempat 50 program unggulan Bupati,” jelasnya.
Sebagian program disebut sudah berjalan penuh. Sebagian lainnya masih dalam proses dan ditargetkan memasuki tahapan berikutnya pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Di titik ini, tantangannya bukan sekadar bagaimana program tetap berjalan. Yang menjadi taruhan adalah bagaimana kualitas layanan pendidikan tetap terjaga ketika anggaran yang menopangnya terus menyusut.
Disdikbud memastikan strategi yang ditempuh adalah melakukan pengurangan pada sejumlah pos, bukan menghilangkan program secara keseluruhan. (rl)
