Lensakaltim.com (Kutim) – Melanjutkan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, terkait – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024 pemerintah Kutai Timur (Kutim).
Faizal Rachman menyebut bahwa meski ada keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja, namun pihaknya ingin memastikan keberimbangan itu tidak mengorbankan kualitas dan efektifitas program yang telah direncanakan.
“Penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan, benar-benar memenuhi kebutuhan dan prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan,” ungkap Faizal Rachman.
Terkait pembiayaan daearah, fraksi PDI perjuangan berharap ada penjelasan lebih lanjut mengenai rencana pembiayaan jangka panjang dan strategis pengelolaan uang daerah. “Jika ada kebutuhan pembiayaan dimasa depan, perlu ada perencanaan yang matang dan pengelolaan transparan,” imbuhnya.
KUA dan PPAS 2024, Catatan Fraksi PDI Perjuangan (part 2)
Disamping itu, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan mandatory spending, termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji, dana transfer umum (DTU) untuk belanja infrastruktur minimal 25% dan alokasi dana desa minimal 10%, dari dana perimbangan yang diterima.
Terkhusus pada aspek kesehatan, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu untuk menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau, karena menjadi hak dasar setiap individu. “Fasilitas kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan dari BPJS dan penambahan anggaran untuk subsidi BPJS,” paparnya.
“Subsidi BPJS kesehatan tentunya bisa membantu beban finansial masyarakat. Ini sangat penting dilakukan, mengingat biaya pelayanan kesehatan yang tinggi dan menjadi hambatan. Selain itu, adanya subsidi ini diharapkan masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa khawatir biaya yang akan ditanggung,” pungkasnya (adv/lk01)
