Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berupaya mencari solusi atas tertundanya pembangunan jalan di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar. Kendala perizinan penggunaan lahan yang masuk dalam wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Kiani Lestari menjadi penghambat realisasi pembangunan infrastruktur tersebut.
Persoalan itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim Noviari Noor, di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11/2026).
Mahyunadi menegaskan, pemerintah daerah ingin menyelesaikan persoalan lahan tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, diperlukan kepastian skema pemanfaatan kawasan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses jalan, tetapi juga kepastian pemanfaatan lahan dalam jangka panjang.
Sejumlah alternatif penyelesaian akan dikaji, di antaranya melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai kawasan hutan, maupun bentuk kerja sama lain yang memungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah HPH PT Kiani. Harapannya, lahan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang, baik melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai, maupun opsi lainnya yang memungkinkan,” ujar Mahyunadi.
Dia menambahkan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor serta kajian terhadap aspek kewenangan dan legalitas pemanfaatan kawasan. Dengan demikian, solusi yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat direalisasikan.
Sebagai langkah awal, rapat menyepakati perlunya pembentukan tim khusus untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, mengkaji alternatif penyelesaian, serta mengoordinasikan langkah teknis dan administratif.
Tim tersebut diharapkan dapat menyatukan langkah seluruh pihak agar persoalan lahan segera menemukan jalan keluar. Pembentukannya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan.
Rapat turut dihadiri perwakilan Bappeda Kutim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkim, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengalon, Camat Batu Ampar Akhmadsyah, serta Kepala Desa Mugi Rahayu Isma Joni.
Sementara itu, Kepala Desa Himba Lestari, Firmansyah, mengatakan pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang akses menuju permukiman serta kawasan pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, sekitar 60 kepala keluarga (KK) akan merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut.
“Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama menuju permukiman dan kawasan perkebunan,” ungkap Firmansyah. (*/ao)
