Lensakaltim.com (Kutim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kutai Timur (Kutim), melaksanakan Rapat Paripurna ke-18, Senin (17/7/2023).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, adalah agenda penyampaian pandangan umum fraksi dalam dewan terhadap nota penjelasan pemerintah terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024. Seperti pandangan umum fraksi partai golkar yang dibacakan oleh Hasna.
Mendapat kesempatan ketiga untuk menyampaikan pandangan umum fraksi partai Golkar, Hasna mengaku bahwa pembahasan KUA dan PPAS 2024, harus lebih berfokus terhadap kebijakan pemerintah khususnya yang menyangkut Pembangunan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan terlebih mengacu pada peraturan yang berlaku.
“Pada ketentuan pasal 33 UUD 1945 ayat 3 (tiga) yang menyebut bahwa, Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan diperuntuhkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Hasna.
“Dengan kontribusi terbesar dari dana bagi hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), maka fraksi partai Golkar memandang perlu pencapain kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orentasi dan tujuan utama dalam Pembangunan. Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutim,” sambungnya.
Rancangan KUA dan PPAS, Fraksi Golkar Ingin Pembangunan Untuk Kemakmuran Rakyat
Sebagai informasi, nota pegantar Bupati Kutim pada penyampaian rancangan KUA dan PPAS , untuk pendapatan daerah tahun anggaran 2024, direncanakan sebesar Rp 8,158 triliun. Sementara untuk belanja tahun 2024 dengan empat sub bidang, termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, yakni sebesar Rp 8,158 triliun.
“Program dan kegiatan yang akan dialokasikan anggaranya, harus benar-benar hasil Musrembang. Pada belanja modal, fraksi golkar meminta agar belanja dapat diprioritaskan untuk infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar masyarakat,” ucapnya.
“Untuk belanja tak terduga, fraksi golkar berharap anggaran bisa dialokasikan terhadap penanganan dan pengendalian bencana serta penyedian prasaran pendukung lainnya. Dan terakhir, fraksi golkar mengingatkan pemerintah daerah agar proses pembahasan ABT segera dilakukan, sehingga realisasi anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal,” pungkas Hasna (adv/lk01)
