Lensakaltim.com (Kutim) – Rapat Paripurna ke-11 yang meng-agendakan pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terkait nota penjelasan kepala daerah tentang rancangan peraturan daerah mengenai APBD 2024. Menyisahkan sejumlah poin penting untuk pembanguna daerah, sehingga target yang diwujudkan bisa tercapai.
Seperti disampaikan fraksi Golkar DPRD Kutai Timur (Kutim). Melalui juru bicara Adi Sutianto, fraksi Golkar berpandangan bahwa APBD harus diarahkan untuk peningkatan taraf kesejahteraan rakyat secara adil dan merata melalui program-program prioritas.
“Inikan selaras dengan RKPD yang mengangkat tema Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukuung Prekonomian. Mendorong program-program prioritas yang tertuang dalam RKPD menjadi landasan sekaligus tujuan penyerapan APBD,” beber Adi Sutianto, Kamis (9/11/2023).
Fraksi Golar juga meminta program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum, mendapat anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan sesuai target 2024.
“Percepatan penyelesaiann Pelabuhan Kenyamukan, yang juga meliputi sarana dan prasarana, SDM, organisasi, dan tata kelola pelabuhan. Jika ini bisa terwujud tahun 2024 mendatang, maka dampak yang ditimbulkan akan sigifikan bagi daerah termasuk peningkatan ekonomi warga sekitar,” ucapnya.
Adi Sutianto Bacakan Pandangan Fraksi Golkar Terkait Nota RAPBD 2024
Tidak hanya itu, fraksi Golkar juga mendorong peningkatan Pendidikan secara merata. Penyedian fasilitas kesehatan bagi masyarakat kurang mampuu. Peningkatan jalan penghubung antar Desa, serta Pelayanan air bersih.
”RKPD Kutim harus bersinergi dan sinkron dengan KRP Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Kaltim, sehingga dapat menjamin keselarasan keberlansungan pembangunan,” imbuh Adi Sutianto.
Sebagai informasi, dalam nota pejelasan kepala daerah terkait RAPBD tahun 2024. Terjadi kenaikan anggaran pendapatan daerah yang sebelumnya telah disampaikan dalam KUA dan PPAS. Dalam nota KUA dan PPAS, APBD Kutim hanya mencapai Rp. 8,561 triliyun dan terbaru disampaikan Bupati Kutim, pendapatan daerah mencapai dikisaran angka Rp. 9,148 triliyun. (adv/lk01)
