Lensakaltim.com (Kutim) – Antrian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar, hingga saat ini belum ada kejelasan secara pasti. Bahkan akhir-akhir ini, antrianya telah menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Basti Sanggalangi.
Menurut Basti Sanggalangi, pemeirntah harus menyikapi persoalan ini secara cepat dan tepat. Karena diyakini antrian panjang kendaraan roda empat (R4), truk roda enam dan roda 10 terjadi di sejumlah SPBU di Kota Sangatta, dapat menimbulkan persoalan lain seperti kemacetan.
“Seperti ada polanya ini. Kan sudah dibentuk tim terpadu bagaimana melakukan pengawasan terkait keluhan masyarakat terkait BBM ini. Seharusnya tim sudah harus bergerak untuk melihat kondisi dilapangan. Jangan sampai ada persoalan lain baru gerak,” tegas Basti Sanggalangi.
Meski demikian politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku bahwa kondisi kelangkaan BBM tersebut, tidak hanya terjadi di Kutim bahkan hampir di setiap daerah di wilayah Kalimantan merasakan hal serupa. Ia mencontohkan Bontang yang juga punya persoalan yang sama.
DPRD Kutim Soroti Kinerja Satgas Pengawasan BBM
“Di Bontang Begitu juga. Saya kemarin di Bontang antri sampai satu jam, itu pun sudah satu jam saya antri sudah tidak bisa lagi ngisi, karena harus ada barcodenya, harus daftar di Pertamina,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Andi Nurhadi Putra mengaku, pihaknya sudah mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah eleman dengan tujuan agar keluhan masyarakat terkait BBM dapat segera tertangani.
Lantaran menjadi masalah yang sering kali berulang, Andi Nurhadi berharap terutama kepada instansi yang tergabung di dalam Tim Satuan Tugas Pengawasan Terpadu BBM di Kutim, dengan nomor SK. 510/K.266/2023 supaya turut berperan. “Kalau bukan kita dan kerjasama ini, siapa lagi yang bisa mengatasi keresahan yang ada di masyarakat,” imbuhnya (adv/*/lk01).
