19 Rekomendasi Dewan Terkait LKPJ, Bupati: Positif Untuk Perbaikan

WhatsApp Image 2023 05 19 at 00.43.31

Lensakaltim.com (Kutim) – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, menyambut positif sejumlah masukkan dari Panitia Khusus (pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2022.

Sebagai informasi, rapat paripurna penyampaian rekomendasi Pansus Dewan terkait LKPJ Bupati, dilaksanakan pada hari Selasa (16/5/2023), diruang rapat paripurna DPRD Kutim.

Dalam keteranganya dihadapan sejumlah awak media, Ardiansyah mengatakan, 19 rekomendasi dari pansus LKPJ Bupati tentu menjadi masukkan positif bagi pemerintah daerah, untuk menjadikan wilayah ini terus maju dan berkembang.

“Saya tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman DPRD, yang telah melakukan fungsi kontroling dan ini merupakan amanat undang-undang,” ungkap Ardiansyah Sulaiman, dihadapan sejumlah awak media usai menghadiri rapat paripurna.

“Saya kira inilah barang kali yang membuat jalannya pemerintahan itu lebih stabil karena ada cek and balance. Ada pekerjaan, ada yang mengawasi dan barang tentu kita lakukan perbaikan,” sambung Ardiansyah Sulaiman.

Disinggung mengenai rekomendasi Pansus LKPJ Bupati, Ardiansyah menuturkan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan instansi terkait, agar menjadi masukkan untuk perbaikan kedepanya.

“Kita barang tentu melakukan tindak lanjut segera. Dan itu perbaikan positif saya anggap, semoga ini dengan cepat saya intruksikan kepada teman-teman di pemerintahan. Baik itu bersifat pengelolaan keuangan, manajeman pemerintahan, penataan kepegawaian bahkan intruksi terkait kewilayaan kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna ke-8, Ketua Pansus LKPJ Bupati David Rante, memberikan 19 rekomendasi kepada Bupati, untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat.

“Secara garis besar, ada 19 poin yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ termasuk diantaranya meminta pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan APBD 2023, membuat program yang menyentuh masyarakat secara langsung, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar dapat digali secara seksama termasuk dari sektor pajak dan retribusi serta Perbaikan infrastruktur harus dipercepat,” ungkap David. (adv/lk01)

Pos terkait