Lensakaltim.com (Kutim) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023, telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), pada pertengahan bulan September 2023 lalu.
Telah disahkannya APBD-P Kutim 2023, DPRD Kutim mengimbau dinas terkait atau OPD agar tidak sering melakukan perjalanan dinas luar (DL) yang membuat urusan lain dan sangat penting terkait dengan realisasi/penyerapan APBD jadi terbengkalai.
Hal ini disampaikan, Wakil Ketua satu (1) DPRD Kutim, Asti Mazar saat di temui awak media di Ruang kerjanya belum lama ini.
“Dinas terkait jangan sering-sering DL lah, karena saya dengar masukkan dari anggota DPRD yang lain, ketika mau koordinasi dengan dinas terkait, banyak melakukan Bimtek dan pelatihan di luar daerah,” ungkap politisi partai Golkar itu.
Asti Mazar Dorong OPD Kurangi Dinas Luar
Menurut Asti Mazar, dengan banyaknya agenda diluar daerah, tentu akan berdampak sedikitnya terhadap kendala dalam proses administrasi dan sebagainya, untuk penyerapan APBD-P 2023 ini.
“Kita himbau kepada dinas terkait untuk lebih proaktif dalam pelaksanaan APBD-P 2023, karena ini sudah bulan sepuluh akhir. Masih ada waktu satu bulan setengah, setidaknya itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain,” imbuhnya.
Dirinya juga mengungkapkan dengan APBD-P 2023 Kutim yang begitu besar, akan sangat disayangkan bila tidak dimaksimalkan dan tentunya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Dinas terkait ini harus gerak cepat, kalau kami di DPRD hanya mengawasi, meminta dan menyampaikan. Kalau jadi Silpa lagi otomatis kan akan jadi APBD-P tahun depan lagi dan pasti anggaran menumpuk,” tutupnya. (adv/*/lk01)
