Lensakaltim.com (Kutim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kutai Timur (Kutim), melaksanakan Rapat Paripurna ke-19 pada, Kamis (20/7/2023).
Rapat paripurna itu, membahas penyampaian tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam DPRD Kutim terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024.
“Dengan dihadiri dan ditandatangani 25 anggota dewan, rapat paripurna ke-19 dengan penyampaian tanggapan pemerintah, dibuka dan terbuka untuk umum,” ungkap Ketua DPRD Kutim, Joni.
Diawali laporan sekretaris Dewan Juliansyah, rapat paripurna itu turut dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Kutim, dan anggota DPRD, sejumlah kepala OPD, Forkopimda dan tamu undangan lainya.
Menindaklanjuti pandangan fraksi DPRD Kutim, Kasmidi Bulang mengaku apresiasi terkait masukkan dan catatan 7 fraksi terlebih untuk kemajuan daerah. “Kami tentu sangat terbuka, masukkan dari DPRD Kutim bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menindaklanjuti KUA dan PPAS 2024,” beber Kasmidi Bulang.
DPRD Kutim Gelar Paripurna ke-19, Tanggapan Pemerintah Atas Penyampaian Fraksi
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tinggingnya kepada semua fraksi DPRD Kutim. Kedepannyam belanja pemerintah daerah harus ditingkatkan kualitasnya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Kutim,” sambungnya
Sementara itu, menindaklanjuti penyampaian pemerintah, Joni meminta agar dalam pembahasan KUA dan PPAS 2024, nantinya bisa mengedepankan kesejahteraan masyarakat, terlebih rencana pendapatan dan belanja daerah sebanyak Rp. 8,194 triliun.
“Yang utama dan prioritas, pembangunan harus secara merata baik di kota maupun desa. Anggaran yang diusulkan nilainya banyak, dan semogab tidak menjadi SILPA seperti 2022 lalu. DPRD selaku mitra pemerintah dan memiliki fungsi pengawasan, akan memaksimalkan fungsi tersebut,” tutup Joni. (adv/lk01).
