Lensakaltim.com (Kutim) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Jimmy, mengaku optimis dengan program infrastruktur yang dijalankan Pemerintah Daerah (Pemda) bisa dinikmati masyarakat, terlebih dengan nominal APBD yang mencapai 9,1 triliyun rupiah pada tahun anggaran 2024 ini.
Dihadapan sejumlah awak media, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim itu menyakini bahwa, program infrstruktur jalan di Kutim dapat menembus angka 20 persen dari jumlah APBD saat ini.
“Paling tidak idealnya minimal 15 persen lah dari jumlah APBD. Namun sekarang, kalau dilihat saat ini gabungan antara Dinas Perkim dan PU sudah berapa persen itu untuk infrastruktur khususnya jalan, berapa kira-kira jumlahnya. Kalau menurut saya, sudah ada 20 persen lebih itu,” ungkap Jimmy.
Jalan-jalan lingkungan dan jalan antar kecamaan serta jembatan, diakui Jimmy, tidak kelihatan dari segi pembangunanya karena cakupan dan luas wilayah Kutim. Belum lagi pembangunan sejumlah Gang yang dilakukan Pemerintah.
“Termasuk Gang-gang di Kutim itu, kita lihat tidak satupun yang tuntas dalam pengerjaanya, karena memang butuh waktu dan sangat banyak yang harus diperbaiki oleh Pemda. Biarpun udah dicor, nantinya akan di aspal biar strukturnya lebih kuat lagi,” terangnya
Terkait dengan aturan yang memperbolehkan penganggaran jalan bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Jimmy mengaku bhawa saat ini aturan tersebut telah dan akan direalisasikan sejumlah jalan di Kutim.
“Hampir semuanya sudah dilakukan. Karena kita tahu bahwa pengerjaan jalan belum ada yang benar-benar tuntas, sehingga kami mendorong APBD dan APBN bisa maksimal untuk lingkungan kita semua,” imbuhnya.
“Tidak seperti pulau Jawa dan Sulawesi yang jalanya sudah tersambung semua, tinggal perawatanya aja lagi. Berbeda dengan kita disini (Kutim), sehingga tentunya masih banyak peran APBD dan APBN yang dibutuhkan,” tambahnya.
Disinggung mengenai keterlibatan DPRD dalam mendorong Pemerintah dapat merealisasikan infrastruktur jalan, yang menjad prioritas masyarakat untuk segera diselesaikan. Ia mengaku bahwa, pihaknya siap melakukan pengawasan terlebih peran dan fungsi legislatif.
“Kalau melihat porsi dan realisasi anggaran yang sudah diatas 15 persen, kita melihat dan mengontrol pengawasanya aja lagi. Paling tidak ada inisiasi dari Pemda, bagaimana bisa memaksimalkan dan menuntaskan program itu untuk kesejahteraan Masyarakat,” pungkas Jimmy. (adv/lk01)
