Lensakaltim.com (Kutim) – Masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas pengerjaanya baik dari segi pembangunan maupun pengelolaan keuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim), meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk bisa lebih fokus dalam bekerja.
Permintaan itu disebut beralasan karena laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Pemerintah Kutim sudah dua kali mendapat WDP atau wajar dengan pengecualian dari BPK RI atas laporan tersebut.
“Kepada saudara bupati beserta jajarannya untuk bisa lebih fokus bekerja agar dapat menuntaskan panataan kembali di pemerintahan yang masih belum tuntas, tentu permintaan kami ini beralasan karena belum lama ini Kutim kembali meraih WDP atau wajar dengan pengecualian,” ungkap Muhammad Ali.
Sebelumya, Bupati Kutim Ardiansyah dalam penyampaian Nota Penjelasan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, memaparkan berbagai hal terkait dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021.
Fraksi PPP DPRD Kutim Harap Pemkab Lebih Fokus Bekerja
Fraksi PPP DPRD Kutim dalam hal ini berpendapat, realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 tergolong masih sangat lambat. Menurutnya, banyak kegiatan pembangunan fisik masih belum mencapai target dan sasarannya.
“Tentu ini adalah merugikan masyarakat secara umum, ini jangan sampai lagi terjadi pada tahun berikutnya,” harap Muhammad Ali, saat membacakan pandangan umum terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, dalam rapat Paripurna DPRD Kutim, Senin (20/6/2022). (*/lk01)
