Lensakaltim.com (Kutim) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) bersama Forum RT Sangatta Utara, Senin (15/5/2023) pagi. dikomentari beragam sejumlah anggota legislatif, termasuk disampaikan Basti Sanggalangi politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Dihadapan awak Lensakaltim.com, Basti mengatakan, tuntutan forum RT Sangatta Utara tentu sangat berdasar, terlebih tugas dan peran RT sangat urgent, yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat.
“Tadi kita sama-sama dengar bahwa Forum RT Sangatta Utara, meminta tiga hal termasuk kenaikkan insentif RT. Saya fikir si itu sangat layak untuk diperhatikan. Sekarang 1 juta minta kenaikkan 2,5 juta, kalau memang ada dananya kenapa tidak,” ungkap Basti Sanggalangi.
“Sama halnya permintaan pemekaran RT. Kalau saya perhatikan, ada RT yang jumlah jiwanya lebih dari seribu dan jumlah KKnya itu lebih 400. Pemekaran sangat layak dilakukan dan telah sesuai dengan Perbub yang hanya mensyaratkan 40 KK untuk menjadikan satu RT,” sambung Basti.
Senada disampaikan Piter Palingg, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kutim. Dalam keteranganya dihadapan awak media, Piter mengatakan, selama tidak melanggar aturan permintaan forum RT Sangatta Utara sangat bisa dilakukan.
“Kita sifatnya hanya mengusulkan, semua keputusan ditangan pemerintah daerah. Tapi secara kasat mata, usulan teman-teman RT sangat layak dengan anggaran yang ada. Begitu pun dengan pemekaran RT, saya bilang itu ada peluang namun kembali lagi ke anggaran yang tersedian. Kan ini menyangkut operasional,” ungkap Piter Palinggi.
Sementara itu, Dokter Novel mengaku bahawa tugas ketua RT sangat berat dan selama ini mereka hanya melakukan pekerjaan social, tanpa diperhatikan kesejahteraanya. Sehingga adanya usulan ini, sangat positif dan patut diperjuangkan
“Beban kerjanya RT itu sangat banyak dan berat jadi sangat layak untuk diperhatikan. Tersedianya anggaran menjadi jalan, artinya apa kuncinya kita bisa melakukan ini dan perlu samakan niat yang baik dan tulus,” pungkas politisi Gerindra. (adv/lk01)
