Lensakaltim.com (Kutim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyoroti program Multi Years (MY) Pemkab Kutim yang hingga saat ini belum juga berjalan bahkan diyakini belum melakukan lelang.
Seperti disampaikan Anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Faizal Rachman, Rabu (17/5/2023). Menurut Faizal, memasuki bulan Mei program MY belum ada berjalan dan tenntunya ini menjadi pertanyaan besar bagi legislatif terkait keseriusan Pemerintah.
“Sebenarnya kami sudah minta untuk konsultasi kepada LKPP terkait bagaimana pengadaanya kalau tidak salah bulan Desember dan Januari, namun hingga saat ini kan masih belum ada tanda-tanda. Yang sementara lelang baru perencanaanya, kapan fisiknya,” ucap Faizal Rachman.
“Kapan fisiknya, sementara kita kejar target. Kira-kira 442 milyar yang dialokasikan tahun 2023 habis ngga terserap sebelum ketok palu untuk anggaran perubahan. Kita juga sudah sepakat kalau ini terserap nanti kita tambahin di anggaran perubahan,” sambungnya.
Terkait peran DPRD sebagai fungsi pengawasan, Faizal mengungkapkan, bahwa secara pribadi dirinya intens berkomunikasi dengan instansi terkait, untuk mendorong program MY sehingga bisa berjalan dengan cepat.
“Yang sekarang 442 milyar tidak terserap, gimana caranya kita tambahin pada APBD perubahan. Ini aja belum habis. Makanya kita tidak hentinya mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan proses pengerjaannya,” bebernya.
Disinggung mengenai kendala yang dihadapi pemeirntah, Faizal menambahkan, bahwa pemerintah mengakui bahwa ada keterlambatan dikarenakan adanya pergeseran anggaran dan konsultasi dengan provinsi.
“Kalau alasan begitu, masa kita harus menunggu sampai bulan 8 baru jalan. Kira-kira anggaran 442 milyar yang kita alokasikan bisa terserap ngga. Kalau tidakkan menjadi pertanyaan besar, sehingga pada anggaran perubahan agak susah kita mau memasukkan karena murni aja berlum terserap. Nanti jadi Silfa lagi,” pungkasnya. (adv/lk01)
