Lensakaltim.com (Kutim) – Persiapan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) menggelar Rapat Evaluasi, di ruang rapat utama Bapedda, Bukit Pelangi Sangatta Utara, pada Senin (17/11/2025). Hadir dalam rapat itu, diantaranya DPPPA, Dinkes dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kaltim Sumadi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bapedda, M. Syaiful menyampaikan bahwa meskipun Bapedda memberikan dukungan penuh, khususnya pada program KLA dan isu gender lainnya. Namun, Pihaknya menekankan bahwa kondisi itu telah menjadi perhatian serius bersama pemerintah daerah.
Syaiful menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara kerja administratif di kantor dengan aksi nyata di lapangan. Ia beranggapan, tingginya kasus yang terjadi karena kemungkinan masih kurangnya perhatian khusus secara langsung terhadap masyarakat.
“Pekerjaan kita jangan hanya di kantor. Sehingga kejadian di lapangan kita tidak tahu. Nah, konteks yang ideal itu antara administrasi di kantor. juga dibarengi dengan aksi nyata di lapangan,” ucap M. Syaiful
Selain kasus kekerasan, Syaiful juga menyoroti tingginya angka perkawinan dini di Kutai Timur. Ia menyatakan bahwa kasus itu melibatkan usia muda, sehingga perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian dari penanganan kemiskinan dan pemenuhan hak anak.
Lebih jauh, M. Syaiful mengatakan bahwa upaya penanganan kasus itu harus dilakukan dengan hati-hati, bukan dalam konteks pelarangan usia, namun lebih kepada perhatian orang tua yang memastikan anaknya berada di usia matang.
“Kasus perkawinan kita juga tinggi, kemudian prosesnya yang usia ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita,” imbuhnya. (adv/ir/lk)
