Lensakaltim.com (Kutim) – Kemudahan investasi sangat penting dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi hal tersebut harus dibarengi dengan ketaatan terhadap regulasi. Hal ini ditegaskan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) Agus Hari Kesuma, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Penyederhanaan regulasi yang efisien, transparan, dan berkeadilan bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha serta memperkuat iklim investasi. Namun, jangan sampai pelaku usaha mengabaikan aturan, terutama yang berdampak pada lingkungan,” ujar Agus dalam sambutannya.
Agus menekankan bahwa FGD ini menjadi wadah strategis untuk bertukar gagasan, ide, dan solusi agar pendirian usaha tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola perizinan yang baik, yang mendukung kepentingan masyarakat. “Kutim merupakan wilayah yang sangat menarik bagi investor. Tantangan ke depan adalah menyiapkan SDM berkualitas dalam pengelolaan perizinan agar kompetitif di tingkat lokal dan nasional,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha, namun tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Melalui FGD ini, kita dapat menggali lebih dalam tantangan dan peluang dalam pengawasan berbasis risiko,” terangnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kutim, Darsafani, melaporkan bahwa hingga triwulan III 2024, realisasi investasi di Kutim telah mencapai Rp 4,565 triliun atau 37,33 persen dari target Rp 12,23 triliun, dan 50,72 persen dari target rencana strategis DPMPTSP sebesar Rp 9 triliun. “Tujuan FGD ini adalah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, baik secara teknis maupun administratif, serta menemukan solusi atas potensi penyimpangan di lapangan,” ungkapnya.
Kegiatan FGD ini turut menghadirkan Direktur Kementerian Investasi Wilayah II, Rita, beserta tim simulasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, hadir pula Koordinator Tenaga Ahli PT Surveyor Indonesia, Yudi Prasetyo, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Adanya diskusi dan kolaborasi lintas instansi ini, diharapkan Kutim dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan bertanggung jawab, sekaligus memenuhi target investasi yang telah ditetapkan. “Kemudahan investasi harus tetap mengedepankan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan, agar membawa manfaat optimal bagi semua pihak,” pungkasnya. (adv/ni/lk01)
