Lensakaltim.com (Kutim) – Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi di Kutai Timur (Kutim), mendatangi kantor DPRD guna menghadiri undangan hearing bersama legislator. Berjalan cukup alot, hearing pada Selasa (8/11/2022) itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Joni, didampingi Wakil Ketua Dua Arfan.
Selain dihadiri unsur pimpinan DPRD Kutim, turut hadir dalam agenda itu, Adi Sutianto, Faizal Rachman, Basti Sanggalangi, Jimmy, Agusriansyah Ridwan, Ramadhani, Yan, Asmawardi, dan Ubaldus Badu.
“Ada sejumlah isu yang menjadi topik utama dalam agenda itu, termasuk jawaban legislatif yang diduga menolak program multiyears. Teman-teman wartawan kan sudah mengikuti, penolakan itukan ada dasarnya, bahwa diperubahan itu tidak boleh melakukan kegiatan tahun jamak (multiyears),” papar Joni.
“Tidak hanya itu, sebelum pembahasan kegiatan perubahan kami mendatangi dua kemendagri dan jawabanya pun sama, yakni tidak mengijinkan adanya program multiyears di APBD perubahan. Jawaban yang kami sampaikan dalam agenda hearing ini, disambut baik tokoh masyarakat,” sambung politisi PPP itu.
Hearing Tokoh Masyarakat, DPRD Kutim Bahas Program Pembangunan
Joni menambahkan, tidak didukungnya program multiyears dalam APBD Perubahan, menjadikan kegiatan itu dimasukkan dalam APBD 2023 mendatang. “Untuk multiyears, pemerintah kembali memasukan di APBD murni 2023,” ucap Joni.
Kesempatan itu, Joni mengharapkan DPRD bersama pemerintah sejalan seirama, terlebih jabatan yang diembangnya saat ini merupakan amanah dari rakyat.
“Dari DPRD saya kira ngga ada masalah, saya juga berharap dijaman saya memimpin legislatif ini, pembangunan yang merata yang kita harapkan. Kalau bisa pembangunan dijaman saya jadi pemecah rekor,” tegas Joni. (adv/lk01)
