Lensakaltim.com (Kutim) – Perusahaan tambang PT Kaltim Prima Coal, mengaku siap mendukung penuh langkah Pemeirntah Kutai Timur (Kutim), dalam menuntaskan Anak Tidak Sekolah (ATS). Dari data yang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) jumlah ATS di Kutim mencapai angka 10.539 anak.
Superintenden Community Healt and Education KPC, Febriana Kurniasari mengatakan, sejumlah langkah perusahaan telah dilakukan dalam menanggulangi ATS di Kutim, termasuk melalui program beasiswa yang telah berjalan dari tahun 2000.
“Kalau ATS sendiri, kami sebenarnya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi. Seperti di kecamatan Rantau Pulung dan Sangatta, KPC telah mendukung pembangunan sejumlah gedung sekolah untuk PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat),” terang Febriana Kurniasari, saat menghadiri launching Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak tidak Sekolah (SETITEK) di Kutim belum lama ini.
“Pada umumnya untuk pendidikan non formasl, KPC sudah memberi dukungan sejumlah instansi. Teramasuk kegiatan lainnya untuk pemenuhan sapras dan fasilitas kepada sekolah-sekolah di Kutim, juga sudah kita bantu,” sambungnya.
Sebelumnya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa dengan angka mencapai 10 ribu dan menjadikan Kutim sebagai wilayah ATS terbanyak di Kalimantan Timur, tentu dukungan dan kolaborasi semua pihak patut diperkuat. Ia juga meminta Disdikbud, untuk bergerak secara massif sehingga angka ATS bisa ditekan dalam jangka waktu setahun ini.
“Saya harap setahun kedepan ada perubahan yang terlihat. Terlebih saat ini pemerintah telah merealisasikan 20 persen APBD bahkan lebih untuk dunia Pendidikan di Kutim, jadi angka ATS ini segera diselesaikan,” pinta Bupati.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa SITISEK dirancang bersama Tim Kajian Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan pendekatan terukur berbasis kebutuhan daerah.
“Ini memastikan data ATS benar-benar akurat. Dengan dukungan PKK dan RT, verifikasi lapangan dilakukan secara massif,” jelasnya.
Program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak memperbaiki kualitas sumber daya manusia daerah, sekaligus memastikan tidak ada anak Kutim yang tertinggal dari akses pendidikan.
“Kami menyasar anak-anak yang rentan putus sekolah karena kendala ekonomi, pernikahan dini, atau lingkungan kurang mendukung. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor,” imbuh Mulyono (adv/lk)
